CIREBON – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Cirebon menyelenggarakan Pelatihan Teknis Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) Tahun 2026, Senin (2/11/2026), di Aula BerAKHLAK BKPSDM Kota Cirebon.
Pelatihan yang diikuti 38 peserta dari perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon ini bertujuan memperkuat kapasitas aparatur dalam menyusun analisis jabatan, menghitung beban kerja.
Kegiatan dibuka dengan sambutan Wali Kota Cirebon yang diwakili Asisten Administrasi Umum. Kepala BKPSDM Kota Cirebon, Suwarso Budi Winarno, menegaskan bahwa ANJAB dan ABK merupakan pintu masuk pertama dalam menghitung kebutuhan organisasi dan merencanakan kebutuhan ASN.
“ANJAB dan ABK bukan sekadar pekerjaan administratif. Ini merupakan fondasi untuk mengetahui tugas dan tanggung jawab setiap jabatan, sekaligus menghitung berapa jumlah pegawai yang benar-benar dibutuhkan untuk menjalankan fungsi organisasi,” ujarnya.
Menurutnya, persoalan kepegawaian tidak semata-mata berkaitan dengan jumlah ASN, tetapi juga bagaimana memastikan distribusi, kompetensi, dan penempatan pegawai sesuai kebutuhan organisasi.
Di tengah keterbatasan pengadaan pegawai dan belum sepenuhnya terpenuhinya kebutuhan ASN Kota Cirebon, perencanaan kebutuhan pegawai menjadi semakin penting.
“Pemerintah Kota Cirebon masih menghadapi kebutuhan pegawai di berbagai perangkat daerah. Sementara itu, pengadaan ASN belum sepenuhnya dapat direalisasikan dan pemenuhan melalui PPPK juga menghadapi keterbatasan. Karena itu, kita harus semakin cermat menghitung kebutuhan pegawai berdasarkan beban kerja dan fungsi organisasi,” jelasnya.
Ia menambahkan, hasil ANJAB dan ABK menjadi salah satu dasar penting dalam penyusunan peta kebutuhan pegawai, termasuk dalam proses pengusulan formasi ASN.
Pelatihan ini menghadirkan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai narasumber dan fasilitator. Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia BKN, Ibu RR. Yohana Nunik, S.Sos., M.A., menyampaikan bahwa pelatihan ANJAB dan ABK diharapkan tidak dipandang sebagai sesuatu yang baru, melainkan sebagai bagian penting dari proses perencanaan organisasi.
Disampaikan oleh Kapusbang SDM BKN, Dalam suatu kesempatan Presiden menyampaikan "bahwa jumlah ASN secara nasional yang mencapai sekitar 6 juta orang tergolong sangat besar" .
Namun, apabila diteliti lebih detail rasio ASN terhadap jumlah penduduk Indonesia masih relatif kecil, yakni sekitar 2,4 persen" .
Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya perencanaan kebutuhan ASN yang akurat agar pengelolaan aparatur benar-benar sesuai dengan kebutuhan organisasi dan pelayanan publik.
Pusbang BKN akan memandu peserta dalam membahas berbagai persoalan, persepsi, serta strategi penyusunan ANJAB dan ABK. Melalui diskusi dan praktik, peserta diharapkan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan umum yang selama ini muncul dalam proses analisis jabatan dan penghitungan beban kerja.
Badan Kepegawaian Negara mengapresiasi kolaborasi dan kerja sama dengan Pemerintah Kota Cirebon dalam merumuskan strategi perencanaan kebutuhan ASN ke depan. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperkuat pemahaman teknis sekaligus meningkatkan kualitas perencanaan manajemen ASN di Kota Cirebon.
Suwarso berharap pelatihan ini tidak berhenti pada pemahaman teori, tetapi mampu menghasilkan kompetensi yang dapat langsung diterapkan di masing-masing perangkat daerah.
“Peserta harus mengikuti pelatihan ini dengan serius. Manfaatkan kesempatan berdiskusi dengan narasumber BKN, sampaikan persoalan yang selama ini dihadapi, dan cari solusi bersama. Kita ingin setelah pelatihan ini tidak ada lagi kesulitan mendasar dalam menyusun ANJAB dan menghitung ABK,” katanya.
Pelatihan berlangsung selama delapan hari, terdiri atas lima hari pembelajaran klasikal dan tiga hari praktik belajar lapangan, dengan total 76 jam pelajaran.
Melalui kegiatan ini, BKPSDM Kota Cirebon berharap setiap perangkat daerah semakin mampu menyusun kebutuhan pegawai berdasarkan data, fakta, dan beban kerja aktual, sehingga penataan ASN dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.
