Jakarta, 8 Juni 2026 – Di tengah pembahasan mengenai tingginya proporsi belanja pegawai yang masih melampaui 30 persen APBD di sebagian besar daerah, Kementerian PAN-RB menegaskan pentingnya penerapan Manajemen Talenta ASN sebagai bagian dari solusi jangka panjang untuk memperkuat birokrasi sekaligus menjaga kesehatan fiskal daerah.
Dalam rapat bersama Komisi II DPR RI, Menteri PAN-RB Rini Widyantini menekankan bahwa tantangan pemerintah daerah saat ini bukan sekadar mengendalikan jumlah aparatur, melainkan memastikan setiap ASN yang dibiayai oleh APBD memiliki kompetensi, produktivitas, dan kinerja yang mampu memberikan nilai tambah bagi pelayanan publik.

Menurutnya, reformasi ASN ke depan harus bergeser dari pendekatan kuantitas menuju kualitas.

"Ke depan bukan lagi jumlah pegawai yang dikejar, tetapi kualitas dan kompetensi pegawai yang menjadi prioritas. ASN yang tepat pada posisi yang tepat akan menghasilkan organisasi yang lebih produktif, pelayanan yang lebih baik, dan beban belanja pegawai yang lebih efisien."

Melalui penerapan Manajemen Talenta ASN, pemerintah daerah didorong untuk mengidentifikasi, mengembangkan, dan menempatkan pegawai berdasarkan kompetensi, potensi, dan kinerja terbaiknya. Dengan pendekatan tersebut, organisasi pemerintah dapat bekerja lebih efektif tanpa harus terus menambah jumlah pegawai yang berpotensi meningkatkan beban fiskal daerah.