Secara umum Kompetensi bisa diartikan: kemampuan berupa pengetahuan, keterampilan, kecakapan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi kewenangan dan tanggungjawab yang diamanatkan kepadanya. seorang PNS memang dituntut untuk mempunyai kompetensi yang memadai, karena:
- Berkaitan dengan tugas, pokok, fungsi, kewenangan dan tanggungjawab yang harus dilaksanakan, yaitu memberikan pelayanan publik;
- Pelaksanaan kepemerintahan yang baik;
- Dalam upaya mengimbangi perubahan lingkungan strategis yang cepat berubah, baik itu lingkungan internal organisasi, maupun lingkungan eksternal organisasi;
- Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan era globalisasi yang sedang berlangsung yang tidak bisa di tolak dan dicegah lagi;
- Pelaksanaan otonomi daerah.
Pada pasal 4 ayat (1) dalam Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 secara jelas di sebutkan: Setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengikuti Pengembangan Kompetensi dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian Kompetensi PNS yang bersangkutan. Untuk bentuk pengembangan kompetensi sendiri tidak hanya bersifat klasikal, namun juga non klasikal yang artinya kegiatan pengembangan kompetensi tidak hanya berupa pembelajaran kelas, namun lebih ditekankan pada pada proses pembelajaran praktik kerja dan/atau pembelajaran di luar kelas.
Pengembangan kompetensi klasikal dapat berupa kegiatan seperti :
- Coaching, mentoring dan e-learning;
- Pelatihan jarak jauh dan detasering (secondment);
- Pembelajaran alam terbuka (outbond) dan kegiatan patok banding (benchmarking);
- Pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta/Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah;
- Kegiatan belajar lain seperti belajar mandiri, komunitas belajar, bimbingan di tempat kerja dan magang/praktik kerja;
- Jalur Pengembangan Kompetensi dalam bentuk pelatihan non klasikal lainnya.
Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2018 lebih lengkap dapat dilihat di bawah ini :
[embeddoc url=”https://bkpsdm.cirebonkota.go.id/wp-content/uploads/2021/12/Peraturan-Lembaga-Administrasi-Negara-Nomor-10-Tahun-2018-tentang-Pengembangan-Kompetensi-Pegawai-Negeri-Sipil-1-1.pdf” download=”all” viewer=”google”]